Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dery Ridwanssah/JPC)

intren.id – KPK sudah mendeteksi keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap komisioner KPU. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, hingga kemarin (13/1) Harun masih berada di luar negeri. Karena itu, politikus PDIP tersebut tak kunjung tertangkap.

”Info yang kami terima, sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” jelas Ghufron. Namun, dia tidak memerinci di negara mana tepatnya Harun bersembunyi. Ghufron menyatakan, Senin siang pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen Imigrasi, terkait keberadaan Harun. KPK kembali mengimbau Harun untuk menyerahkan diri. ”Kalaupun tidak, nanti kami tetap cari dan masukkan dalam DPO (daftar pencarian orang, Red),” terangnya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, saat ini KPK bergantung pada imigrasi untuk memulangkan kembali Harun. ”Karena pihak imigrasi yang paham terkait perlintasan orang masuk dan keluar Indonesia. Dulu juga kami lakukan terhadap para tersangka korupsi,” jelasnya secara tertulis.

Firli menegaskan bahwa kasus itu tidak terkait dengan permintaan atau kepentingan tertentu. Dia berharap publik memberikan waktu kepada penyidik untuk menuntaskan proses penyidikan hingga fakta terkumpul secara utuh. ”Prinsipnya, penegakan hukum harus menghormati asas hukum dan HAM, tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Berikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja dan kita beri dukungan,” lanjutnya.

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, Harun Masiku meninggalkan Indonesia sehari sebelum OTT dilakukan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. ”Dalam data perlintasan, yang bersangkutan keluar pada 6 Januari 2020,” jelas Kabaghumas dan Protokol Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang. Harun diketahui pergi ke Singapura.

Arvin menambahkan, Ditjen Imigrasi hingga kemarin masih menunggu penyidik KPK jika ada permintaan pemulangan tersangka. ”Kami menunggu dari pihak penyidik untuk selanjutnya. Apabila akan dilakukan pemulangan, tentunya kami bekerja sama,” lanjut dia.

Pelarian Harun ke luar negeri sehari sebelum OTT menimbulkan pertanyaan apakah yang bersangkutan sudah tahu akan ada OTT. Namun, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menampik anggapan itu. ”Kami tidak melihat ada kebocoran. Pelaksanaan OTT tidak hanya mengandalkan penyadapan, tapi ada cara-cara lain yang merupakan bagian dari operasi tertutup,” ungkap Ali di Gedung Merah Putih kemarin.

Dia menegaskan, penyidik KPK telah mengantisipasi berbagai pergerakan sepanjang penyelidikan. Termasuk mengantisipasi bagaimana jika orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka lari sebelum OTT atau gelar perkara. ”Bagaimana kemudian menyikapi hal-hal demikian, tentu kami sudah mengantisipasi,” lanjutnya. Begitu menerima informasi terkait keberadaan Harun di luar negeri, KPK langsung berkoordinasi untuk memastikan titik keberadaannya. Jika lokasi sudah pasti, KPK akan meminta bantuan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Interpol untuk pemulangan Harun.

Di sisi lain, KPK menutup rapat rencana penggeledahan ke depan. Namun, Ali mengakui ada satu tempat yang sudah telanjur ter-highlight, yakni kantor DPP PDIP. Menurut Ali, rencana penyegelan dan penggeledahan pekan lalu batal. ”Tentu kita tunggu perkembangan tempat-tempat mana lagi yang akan dilakukan penggeledahan,” paparnya.

Sementara itu, kemarin penyidik KPK menggeledah kantor KPU di Jakarta. Sejak menjelang pukul 12.00, rombongan penyidik hilir mudik di kantor sementara pimpinan KPU yang meminjam gedung mes Bank Indonesia di Menteng, samping gedung KPU. ”Yang saya lihat sekitar 20 orang, termasuk polisi yang mengawal,” terang seorang staf KPU yang menyaksikan kedatangan rombongan penyidik.

Penggeledahan berlangsung tertutup hingga malam. Hingga berita ini ditulis pada pukul 19.15, penyidik belum keluar. Mobil penyidik diparkir di halaman dalam mes. Wartawan tidak diberi akses. Hanya bisa menunggu di luar sembari sesekali melihat dari balik pagar dengan cara memanjat.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan, tidak semua ruangan digeledah penyidik. ”Khusus di ruangan Pak Wahyu saja,” ujarnya di KPU kemarin. Ruangan tersebut disegel KPK sejak Kamis (9/1) atau sehari setelah Wahyu ditangkap.

Saat penyidik datang, para pimpinan KPU sedang mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun, sudah ada komunikasi dengan Sekjen dan para penyidik dipersilakan masuk. Sekjen juga menugasi beberapa staf untuk mempermudah penyidik memeriksa dokumen yang diperlukan.

Menurut Arief, sampai saat ini KPU belum dimintai dokumen tambahan untuk melengkapi bahan penyidikan. Begitu pula dengan pemanggilan pimpinan KPU sebagai saksi, sampai kemarin belum ada. Meski demikian, pihaknya siap bila sewaktu-waktu KPK meminta tambahan dokumen.

Sementara itu, dari hasil penggeledahan kemarin, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penyidikan. Namun, tidak ada temuan uang di antaranya. ”Penggeledahan dilakukan di ruang kerja WSE (Wahyu) dan rumah dinas yang bersangkutan. Untuk sementara, kita mendapatkan beberapa dokumen penting,” jelas Ali.

PDIP Minta Harun Serahkan Diri

Pada bagian lain, kalangan PDIP berharap Harun Masiku bersikap kooperatif. Dia diminta taat hukum dengan segera menyerahkan diri ke KPK.

Imbauan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. ”Semua warga negara harus taat hukum. Kami minta dia (Harun Masiku, Red) serahkan diri saja,” ujar anggota DPR itu.

Djarot mengaku sama sekali tidak tahu-menahu keberadaan pria tersebut. Termasuk informasi bahwa Harun kini berada di luar negeri.

Dia juga menampik keras anggapan bahwa pihaknya sengaja menyembunyikan Harun. Djarot menegaskan, PDIP sama sekali tidak memiliki kepentingan dengan kasus tersebut. Apalagi, yang bersangkutan sudah dipecat sebagai anggota partai.

”Kami nggak ada urusan. Dia kan sudah dipecat,” tegasnya.

Mengenai rencana PDIP yang ingin melakukan PAW dari Riezky Aprilia ke Harun, Djarot membantah. Dia menyatakan bahwa Harun bukan kader yang menonjol di partai.

Djarot mengakui, pria 48 tahun itu memang dianggap punya kelebihan di bidang ekonomi internasional. Namun, Harun bukan sosok spesial di lingkungan PDIP. ”Apalagi, dia kan anggota baru ya,” paparnya.

Mengenai Riezky Aprilia, Djarot menjamin yang bersangkutan akan tetap menjadi anggota DPR. Legislator dari dapil Sumatera Selatan (Sumsel) I itu dipastikan tidak akan diganggu gugat hingga akhir masa jabatan DPR nanti. ”Saya jamin Si Riezky tetap jadi anggota dewan,” tegas mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.(jpg)