Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan) bersama Wamen LHK Alue Dohong dalam Rakernis RHL DAS, Senin (13/1). (Humas KLHK)

intren.id – Pemerintah merencanakan upaya pencegahan dan penanganan bencana banjir dengan berbasiskan daerah aliran sungai (DAS). Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAS di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerangkan, pencegahan dan penanganan bencana banjir berbasis DAS di antaranya seperti penataan ruang wilayah dan penggunaan secara proporsional. Pembuatan bangunan pengendali banjir, revegetasi di lahan pasca tambang, serta penegakan hukum.

Menurut dia, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan upaya RHL harus ditingkatkan untuk memulihkan lingkungan. “Bapak Presiden menegaskan menegaskan secara khusus, bahwa RHL harus ditingkatkan berkali-kali lipat sebagai upaya untuk pemulihan lingkungan,” ungkap Siti.

Pada Rakernis ini, seluruh pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan DAS seluruh Indonesia juga mencermati paparan dari perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Deputi bidang Klimatologi, Herizalmewakili Kepala BMKG menyampaikan, pola hujan tahun 2020 diprediksi mirip dengan pola normalnya.

“Dari model-model pengamatan yang dilakukan, kami memprediksi untuk tahun 2020 iklim kita normal. Ketika musim hujan dia sama seperti dengan normalnya, ketika dia musim kemarau, dia juga seperti pada normalnya,” terang Herizal.

Sementara itu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto memberikan paparan terkait penanganan atau pengendalian banjir berbasis DAS dalam rangka pelaksanaan RHL. Kata dia, penanganan atau pengendalian banjir di DAS dilakukan dengan Penataan Ruang Wilayah & Penggunaan Lahan di DAS. Antara lain pembagian atau penataan ruang dan penggunaan lahan secara proporsional, implementasi prinsip kesesuaian penggunaan lahan atau Land System.

Selanjutnya melalui tindakan sipil teknis dan tindakan vegetatif. Contohnya dengan pembuatan bangunan pengendali banjir seperti waduk, bendungan, normalisasi saluran sungai, dan lain sebagainya.

“Sedangkan tindakan vegetatif adalah dengan melakukan pelaksanaan kegiatan RHL dan bangunan KTA, melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi, serta revegetasi di lahan pasca tambang,” sebut Sigit.

Dia juga menekankan penegakan hukum harus dilakukan. Penyimpangan terhadap tata ruang dan ekstraksi SDA yang ilegal perlu ditindak dengan tegas. Selain itu kerja sama secara intensif dengan instansi-instansi terkait penegakan hukum juga harus ditingkatkan.

“Terakhir adalah penguatan kelembagaan, mengintensifkan komunikasi antara kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya,” sambung Sigit. (luk)