Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dery Ridwanssah/JPC)

intren.id – Tersangka pemberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, Harun Masiku, ternyata berada di luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun, meminta Politikus PDI Perjuangan tersebut segera menyerahkan diri.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait penangkapan Harun. Karena menurut dia, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Harun telah berada di luar negeri.

“Dengan imigrasi kita sudah koordinasi, info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan yang bersangkutan (Harun Masiku) memang sedang di luar negeri, siang ini kami koordinasi dengan Menkumham untuk itu,” kata Ghufron dalam pesan singkatnya, Senin (12/1).

Ghufron menyampaikan, KPK tak henti-hentinya mengimbau Harun untuk dapat menyerahkan diri serta kooperatif mendatangi gedung KPK. Hal ini agar kasus jual beli PAW anggota DPR RI segera terselesaikan.

“Kami telah menghimbau kepada yang bersangkutan (Harun Masiku) untuk segera menghadap ke KPK, kalau pun tidak nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO,” tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Harun dan Saeful yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(jpg)