Dari kiri ke kanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri LHK Siti Nurbaya bersama-sama meluncurkan BPDLH, Rabu (9/10/2019). (Lukman/intren.id)

intren.id – Pemerintah RI melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Rabu (9/10/2019). Keberadaan BPDLH ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk membangun kerja sama dalam pendanaan perlindungan lingkungan hidup.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menyampaikan, BPDLH akan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya dan langkah dari kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya perlindungan dan pembangunan lingkungan.

Dijelaskan, BPDLH secara sistematis menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya. Pendanaan ini akan bersumber dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk dukungan bilateral, lembaga internasional, swasta, maupun filantropi.

“Orientasi penyalurannya akan mencakup kegiatan small grant, green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi aparat,” kata Siti dalam sambutan peluncuran BPDLH yang bertempat di Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta.

Dirinya berharap, kehadiran BPDLH ini dapat memainkan peranan penting untuk memobilisasi berbagai sumber pendanaan pengelolaan lingkungan hidup. Serta dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Karena itu Indonesia mengundang dan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk membangun kerja sama dalam pendanaan lingkungan hidup.

Siti juga menegaskan bahwa langkah Indonesia dalam implementasi Paris Agreement semakin nyata. Untuk upaya-upaya mitigasi dan adaptasi sendiri, Indonesia telah menyiapkan berbagai instrumen pelaksanaanya yang inovatif seperti Sistem Registry Nasional (SRN), Monitoring Reporting dan Verifikasi (MRV) Protocol, Sistem Informasi Safeguards (SIS) REDD+, Sistem Identifikasi Kerentanan (SIDIK), SIGN- SMART dan lain-lain.

“Kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya Indonesia dalam kerja nyata pengendalian dan penanganan dampak perubahan iklim,” sebutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan, fungsi perdana BPDLH adalah pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Kita akan memobilisasi tidak hanya dana, namun juga para profesional”, tambah Menteri Darmin seraya berharap BPDLH berjalan lebih efektif daripada waktu yang lalu.

Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan, Kementerian Keuangan akan melakukan pengelolaan dana lingkungan hidup dalam rangka pengoptimalan seluruh dana lingkungan hidup. Baik yang berasal dari APBN maupun non APBN di dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dapat menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Jadi ini merupakan trusted fund yang kita dedikasikan untuk lingkungan hidup”, ungkap Sri.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup diharapkan akan lebih berkembang.

Dengan lahirnya Permenkeu ini juga, maka pengelolaan dana bergulir untuk usaha kehutanan yang selama ini menjadi tugas dari salah satu unit kerja di KLHK yaitu BLU Pusat P2H, akan diintegrasikan dalam BPDLH dan diatur juga tentang masa transisinya.

Kata Sri, proses terbentuknya BPDLH ini bukanlah proses dari nol, tetapi terdapat proses melanjutkan layanan BLU Pusat P2H yang telah berjalan selama sebelas tahun yang dimulai sejak 2008. Saldo awal dana pokok BLU Pusat P2H sebesar Rp 2,1 triliun rupiah dan dengan komitmen kumulatif sebesar Rp 2,2 triliun rupiah sehingga diperlukan penambahan dana kelolaan baru dan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) secara kumulatif Rp 1,1 triliun rupiah dan sisa sebesar 939 juta rupiah akan disalurkan sesuai kinerja debitur.

“FDB ini telah dirasakan di 27 Provinsi di Indonesia dengan berbagai jenis pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 24 ribu penerima. Berdasarkan capaian tersebut, layanan BLU Pusat P2H tetap berjalan meskipun telah berintegrasi ke dalam BPDLH,” urainya.

“Masa transisi disiapkan dengan cermat dan dilakukan secara bertahap serta diminta agar semua pihak yang terlibat ikut mengawal proses transisi ini,” sambung Sri. (luk)

Loading...