Gubernur Kepri (nonaktif) Nurdin Basirun memakai rompi tahanan dikawal petugas saat akan menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan di Gedung KPK. (Fedrik Tarigan/JP)

intren.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru dalam kasus suap izin reklamasi yang menyeret Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, Senin (12/8) lalu.

Penetapan tersangka baru ini diketahui dalam surat undangan pemeriksaan saksi yang dikirimkan KPK kepada sejumlah pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepri. Salah satunya, dalam surat undangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov Kepri, Syamsuardi, KPK menyebutkan yang bersangkutan akan dimintai keterangan terkait pemberian hadiah atau janji dari tersangka seorang pengusaha, yang menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (12/8) lalu.

Dengan adanya tersangka baru ini, maka kini jumlah tersangka kasus suap izin reklamasi tersebut menjadi lima orang. Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka. Yakni Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Edy Sofyan; Kepala Bidang Tangkap DKP Kepri, Budi Hartono; dan Abu Bakar.


Pada Senin (12/8) lalu, KPK telah memeriksa Kock Meng, pengusaha yang beralamat di Nagoya, Batam. Sebelumnya, Kock Meng juga sudah menjalani pemeriksaan di Mapolres Barelang, Kamis (25/7). KPK pun telah menggeledah tempat usaha Kock Meng di Kompleks Nagoya City Center Blok H Nomor 6, Batam, pada Selasa (23/7).

Kuasa hukum Kock Meng, James Sumihar Sibarani, saat dihubungi Batam Pos (grup intren.id) melalui sambungan telepon, Selasa (13/8) malam, belum bersedia memberikan tanggapan.

“Saya belum bisa memberikan tanggapan karena sedang ada acara keluarga,” kata James.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga belum merespon permintaan konfirmasi yang dikirimkan Batam Pos sejak siang hari kemarin.

Namun, sumber Batam Pos di lingkungan Pemprov Kepri membenarkan bahwa KPK telah menetapkan tersangka baru berlatar belakang pengusaha. Kepastian ini diperoleh dari undangan pemeriksaan terhadap tiga pejabat di Pemprov Kepri untuk tersangka baru tersebut.

“Mereka diperiksa untuk tersangka lain, pengusaha,” ujarnya.

Sebelumnya, saat di Batam pada Selasa (6/8) lalu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Kock Meng dicegah ke luar negeri terhitung sejak Juli 2019 hingga enam bulan ke depan. Namun Febri tidak memastikan, pencekalan tersebut merupakan sinyal bahwa Kock Meng merupakan calon tersangka baru dalam kasus suap izin reklamasi itu.

“Tapi benar, Kock Meng ini kami cegah ke luar negeri,” kata Febri usai acara workshop Jurnalis Lawan Korupsi di Kampus Universitas Batam (Uniba), Selasa (6/8) lalu.

Hanya saja, saat itu Febri mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus tersebut. “Apabila ada bukti permulaan yang cukup, kalau memang ada, baru kami umumkan tersangka barunya,” ungkapnya.

Terkait tersangka baru ini, KPK telah memeriksa tiga PNS di Pemprov Kepri sebagai saksi, Selasa (13/8). Mereka adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri, Syamsuardi; Mantan Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin; dan Sekretaris Nurdin Basriun, Elda Febrianasari Anugerah.

“Ya, benar ada undangan oleh penyidik KPK sebagai saksi. Ada tiga ASN Pemprov Kepri yang memenuhi undangan hari ini (kemarin, red). Selain itu, ada juga dari pihak swasta,” ujar Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bakhtiar, Selasa (13/8) di Tanjungpinang. (jpg)

Loading...