PT Pegatron Technology Indonesia merupakan salah satu perusahaan investasi asing di Kawasan Industri Batamindo, Batam. (F. Dalil Harahap/Intren.id)

intren.id – Realisasi investasi asing di Kepri pada triwulan kedua 2019 tercatat mencapai 451 juta dolar Amerika Serikat (AS). Angka tersebut menempatkan Kepri di urutan kelima provinsi dengan investasi asing tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi asong di Jawa Barat mencapai 1,5 triliun dola AS dari 3.050 proyek. Sedangkan di Jawa Tengah, sejak beroperasinya Kawasan Industri di Kendal, investasi yang diraup sudah mencapai 733 juta dolar AS.

Masih berdasarkan catatana BKPM, realisasi investasi asing sebesar 451 juta dolar AS di Kepri berasal dari 408 proyek yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 juta dolar AS investasi asing berada di Batam.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi investasi asing di Kepri tahun ini meningkat ju

Pada tahun 2018 di triwulan kedua, investasi asing di Kepri mencapai 831 juta Dolar Amerika dari 804 proyek. Kepri duduk di peringkat 11. Batam sendiri menyumbang 95 juta Dolar Amerika atau sekitar 11 persen.

Sedangkan pada tahun 2017 di triwulan kedua, investasi asing di Kepri capai 1,3 miliar Dolar Amerika. juta Dolar Amerika dan duduk di peringkat 12. Batam sendiri menyumbang 466 juta Dolar Amerika atau sekitar 30 persen.

Secara peringkat, Kepri memang membaik karena melesat ke lima besar. Tapi khusus untuk Batam, justru makin melempem karena kontribusi investasi secara keseluruhan terus menurun.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edi Putra Irawadi mengatakan penyebabnya karena adaya wewenang tak terlihat (invisible authority,red). Bentuknya tidak kelihatan di permukaan, tapi dalam praktiknya menggangu jalannya investasi dan ekspor di Batam.

“Regulasi kita ada, sistemnya kita ada, tapi penegakan hukum yang saya butuhkan. Banyak kali wewenang tak terlihat yang menggerogotin jalan kami untuk tingkatkan investasi dan ekspor,” katanya Senin (12/8).

Contohnnya yakni pemberlakuan tata niaga di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas seperti Batam. “Batam ini bukan wilayah pabean, maka belum berlaku tata niaga. Kecuali yang menyangkut keselamatan, keamanan, kesehatan dan moral publik. Menkeu juga harus tahu,” ujarnya.

Penghambat yang datang dalam bentuk peraturan tata niaga ini yakni pemeriksaan oleh surveyor terhadap bahan baku yang diimpor masuk ke Batam. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkannya karena memakan waktu yang lama.

Beberapa peraturan lainnya adalah soal barang larangan terbatas (lartas). Pengusaha di kawasan industri harus mengurusnya ke pemerintah pusat. Waktu yang dibutuhkan juga lama, padahal produksi harus berlangsung kontinu.

“Kalau minta izin IMB atau lingkungan ke Pemko bisa minta percepat. Tapi kalau saya minta ke pusat, maka harus menunggu. Ini namanya bentuk kewenangan tak terlihat,” paparnya.

Untuk hal ini, BP Batam telah meminta kepada Kementerian Hukum dan Ham agar menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan regulasi yang menghambat.”Nanti mereka yang akan tentukan keputusannya,” jelasnya lagi. (leo)