ilustrasi fintech. (JP)

intren.id – Fenomena pinjaman online sebagai produk financial technology (fintech) peer-to-peer lending (P2P) ini tengah mewabah di masyarakat. Tak sedikit yang menjadi korban. Menurut Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembang Fintech di Indonesia telah lama menjadi perhatian mereka.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri, Iwan M Ridwan, tidak menampik minimnya regulasi membuat Fintech ilegal bertumbuh pesat di kalangan masyarakat. Dikutip dari data Satgas Waspada Investasi (SWI), jumlah Fintech P2P tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berpotensi merugikan masyarakat pada Tahun 2018 sebanyak 404 entitas. Sedangkan pada 2019 meningkat menjadi 826 entitas.

“Secara total, ada 1.230 entitas sekarang,” ujar Iwan ketika ditemui di kantornya di Batam Center.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42 persen entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22 persen dari Indonesia, 15 persen dari Amerika Serikat, dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.

“Saat ini, SWI dalam hal ini OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen meningkatkan koordinasi mempercepat penindakan terhadap perusahaan investasi ilegal dan fintech ilegal yang telah ditangani oleh SWI, tapi masih tetap bandel beroperasi,” ujar Iwan mengutip kalimat dari Ketua SWI Tongam L Tobing saat temu pers di Bareskrim Polri.

Iwan menjelaskan, setiap fintech yang resmi memiliki aturan baku sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “Agar terdaftar dan berizin di OJK, wajib mengikuti aturan tersebut. Jika tidak, artinya ilegal,” terangnya.

Lebih rinci, ia menyebutkan ciri-ciri fintech ilegal itu. Yakni tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga dan denda tidak jelas, bunga tidak terbatas, denda tidak terbatas, penagihan tidak berbatas waktu, dan akses ke seluruh data yang ada di ponsel. Kemudian ada ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga menyebarkan foto atau video pribadi, dan tidak ada layanan pengaduan.

“Ciri-ciri ini dapat menjadi acuan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan pinjaman online. Apalagi, jika pinjaman itu dilakukan untuk menutupi utang yang dapat menyebabkan gali lubang tutup lubang,” tutur Iwan.

Di Kepri, khususnya Batam, diakuinya belum memiliki aduan atau laporan yang signifikan tentang penipuan fintech ilegal. Itu artinya, mayoritas warga Kepri, khususnya Batam sudah teredukasi dengan baik, tak gampang tergoda fintech ilegal. Meski tak bisa dipungkiri, ada saja beberapa warga yang tergiur.

“Sejauh ini Kepri masuk dalam kategori aman,” ungkapnya.

Kondisi ini, lanjut Iwan, memang tidak mudah untuk diberantas habis. Pasalnya, ketika entitas dihentikan maka akan kembali tumbuh dengan nama lain. Hal ini tidak terlepas dalam kemudahan untuk mendapatkan aplikasi dengan harga murah, serta mendapatkan kontak-kontak untuk penyebaran promosi menarik korban.

Ia kembali menegaskan, bahwa fintech P2P ilegal bukanlah ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK. Sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah fintech P2P yang terdaftar dan berizin di OJK. “Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan fintech P2P yang terdaftar dan berizin di OJK, maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap fintech tersebut. Tapi di luar itu, prosesnya langsung ke yang berwajib (polisi, red),” sebut Iwan.

SWI sangat mendorong proses hukum kepada para pelaku fintech ilegal yang bahkan melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya. Dalam hal ini, pihaknya meminta agar masyarakat langsung melaporkan pelaku fintech ilegal ke pihak kepolisian apabila ditemukan ada unsur pidana.

Selain itu, SWI akan terus melakukan tindakan preventif dengan gencar mengedukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan pemerintah setempat, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.

“Masyarakat dapat dengan mudah mengakses www.sikapiuangmu.ojk.go.id untuk mengetahui fintech yang terdaftar dan berizin, maupun informasi lainnya seputaran fintech. Yang pada intinya, lebih dulu kenali produk, kenali risikonya,” ungkap Iwan.

Kasubdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Ike Krisnadian, ketika ditemui Sabtu (10/8) lalu mengungkapkan, pinjaman online memang tengah tumbuh di masyarakat, tapi sampai sejauh ini, Polda Kepri belum ada menangani kasus tersebut. ” Untuk laporan masalah pinjaman online, baik dari kreditur atau debitur, kasus FinTech ilegal belum ada laporan masuk sampai sejauh ini,” ujarnya.

“Kasus paling banyak kami tangani itu pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Kalau kasus FinTech belum,” ucapnya.

Apabila ada kasus fintech ilegal, pinjaman online atau penipuan online, relatif sulit menangani kasusnya. Ike mengatakan kasus-kasus cyber crime memiliki pendekatan berbeda, dari kasus kriminal umum atau kejahatan konvensional.

Ia mengatakan, polisi harus menggunakan pendekatan teknologi untuk mengejar orang-orang yang melakukan tindakan kriminal di dunia maya. “Kadang biasanya penelusuran kami lakukan terlebih dahulu, melihat rekening banknya. Lalu ditelusuri kemana dana itu berpindah atau beredar,” ungkapnya.

Ike berharap masyarakat Kepri untuk tidak percaya dengan janji-janji manis di fintech ilegal, aplikasi dan juga penawaran online tak resmi. Karena penipuan bermula dari janji-janji muluk tersebut. “Pilah pilih duu, kroscek. Kan ada beberapa toko online atau fintech yang terpercaya. Intinya jangan mudah percaya dan jangan mau diperdaya,” pungkasnya. (cha/nji/ska)