ilustrasi fintech. (JP)

intren.id – Kendati telah berulang kali financial technology (Fintech) dilaporkan akibat cara penagihan yang brutal. Namun, Polri memprediksi kejadian tersebut akan berulang karena masih banyaknya fintech ilegal.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, saat ini yang telah dilaporkan melakukan penagihan dengan teror, kekerasan dan pornografi menjadi 18 perusahaan fintech legal dan 40 perusahaan fintech ilegal. ”Cara penagihannya pidana,” ungkapnya.

Dari data itu sebagian besar yang penagihannya terdapat unsur pidana merupakan perusahaan fintech ilegal. Karena itu selama masih ada perusahaan ilegal, bisa jadi terus ada penagihan yang melanggar hukum. ”Maka ini perlu sosialisasi terus,” paparnya.


Penagihan yang melanggar hukum itu tidak bisa dipisahkan dari mudahnya mendapatkan pinjaman online. Salah satu yang dideteksi petugas adalah pinjaman dengan syarat hanya memberikan nomor handphone anggota grup WA. ”Langsung cair setelah berikan itu,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat yang menjadi konsumen fintech harus jeli memilih. Perusahaan yang ilegal sebaiknya dihindari untuk meminjam. ”Karena ujung-ujungnya akan seperti itu,” terang mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.

Korban juga diharapkan melaporkan setiap kejadian penagihan yang melanggar hukum tersebut. Dengan begitu petugas bisa menegakkan hukum, hingga menghindari adanya korban lainnya. ”Tentu harus lapor,” urainya.

Namun begitu, utangPpiutangnya sendiri merupakan permasalahan yang berbeda. Kendati hutangnya ke fintech ilegal, tentu itu masih masalah perdata. ”Harus diselesaikan secara perdata,” tuturnya.

Soal penegakan hukum, hanya terkait penagihannya mengabaikan aturan yang berlaku. Namun, kalau polisi ditanya, apakah pelapor masih berhutang. ”Ya, masih. Tetap harus diselesaikan, namun, cara tagihnya harus berubah, diperbaiki. Tidak seperti sekarang dan harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” Ungkapnya. (idr/jpg/gun)

Loading...