Gubernur Kepri (nonaktif), Nurdin Basirun menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi di KPK, Selasa (16/7) siang. (Fedrik Tarigan/JP)

intren.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan gratifikasi yang diterima Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, di luar dugaan suap izin reklamasi. Selain dari setoran sejumlah dinas, KPK menduga Nurdin menerima duit gratifikasi terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Kepri.

Berdasarkan catatan Batam Pos (grup intren.id), selama tiga tahun menjadi Gubernur Kepri, Nurdin telah melantik 1.064 pejabat. Mulai dari pejabat eselon II hingga empat, dan para pejabat fungsional dan administrator setingkat eselon II dan III.

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sumber duit senilai Rp 5,3 miliar yang ditemukan di rumah dinas Nurdin Basirun di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.


“Selain dugaan suap izin prinsip reklamasi, KPK juga akan mendalami dugaan gratifikasi dari OPD di Pemprov Kepri,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat di Batam, Rabu (7/8) lalu.

Febri mengatakan, saat ini penyidik baru fokus pada kasus dugaan suap izin prinsip pemanfaatan ruang laut dan pesisir di Kepulauan Riau. Setelah itu, sambung Febri, penyidik KPK juga mendalami dugaan gratifikasi yang diterima tersangka terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau.

Meskipun demikian, Febri belum dapat menyebutkan OPD mana saja yang diduga melakukan gratifikasi. Febri menyebutkan, proses penyelidikan dan penyidikan masih sedang berlangsung. “Ada berapa OPD yang diduga memberikan gratifikasi tentu belum dapat kami sampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan proses penyidikan belum dapat kami sampaikan ke publik,” jelasnya.

Jumat (9/8) kemarin, KPK kembali memeriksa seorang pengusaha Batam sebagai saksi untuk tersangka Nurdin Basirun. “Kalau tidak ada perubahan kemungkinan Senin depan pemanggilan juga dilakukan kepada Hartono, pengusaha Batam yang melakukan pengembangan kawasan Harbour Bay,” kata Febri, Jumat (9/8).

Selain Hartono, Senin (12/8) mendatang KPK juga akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Kock Meng. Sebab, pada pemanggilan pertama, yang bersangkutan mangkir. Febri menegaskan, pemanggilan ini wajib dipenuhi karena kewajiban hukum. Kalau masih mangkir, KPK akan melakukan pemanggilan paksa.

“Dan sampai saat ini belum ada tambahan tersangka,” kata Febri. (jpg)

Loading...